Jakarta, MRN – LPOI Gelar acara Tadarus Kebangsaan pada Sabtu (24/3) di Royal Kuningan, Setia Budi Jakarta Selatan
Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siradj mengatakan kesetiaan ormas Islam terhadap Pemerintah tak perlu diragukan.
“Bapak Ibu yang terhormat, kesetiaan dan komitmen kebangsaan ormas-ormas Islam Indonesia terhadap pemerintahan yang sah dan ketaatan terhadap regulasi nasional, tak perlu diragukan lagi. Namun demikian kritik konstruktif tak boleh diabaikan dan dianggap tak berarti,” kata Said Aqil dalam pidatonya dalam acara tadarus kebangsaan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).
Adapun poin-poin isi pidatonya termaktub sebagai berikut :
Assalamualikum Wr. Wb, Yang Terhormat Bapak Menkopolhukam
Bapak Prof. Dr. H. Mahfud MD
Yang Terhormat Pimpinan Ormas-Ormas Islam di Indonesia
Serikat Islam Indonesia, Al Irsyad al Islamiyah, Al Washliyah, Mathlaul anwar, NWDI, PUI, PITI, HBMI, IKADI, PERTI, Muhammadiyah, LDII, Muslimat NU, Aisiyah, Bakomubin, DDII, MUI, DMI, Al Khoirot, ISMI, ICMI, dan Robitoh Alawiyah.
Yang terhormat Para Narasumber “Tadarus Kebangsaan”: Kepala BNPT, BIN, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Lemhanas, dan Kementerian Agama (Yang insyallah sesaat lagi akan bergabung bersama kita semua) Yang Terhormat Para Pengurus Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan Para Tamu Undangan yang berbahagia.
1. Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan anugerahnya kepada kita semua sebuah Negeri yang dibangun oleh para pendiri bangsa Indonesia diatas dasar dan prinsip Darussalam dan berbasis Mua hadah, sebagaimana konsep Rosulullah SAW, dalam membangun Negara Madinah (Negara Peradaban). Sehingga Indonesia Masih Aman hingga saat ini.
2. Keberadaan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dengan keragaman suku, budaya, agama, Bahasa, tradisi, adat istiadat dan khazanah pengetahuan Nusantara, dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk menjadi role model pembelajaran toleransi, keberagaman dan perdamaian bagi bangsa bangsa di dunia. Sehingga pada saat nya Ind ia menjadi pusat peradaban dunia (center of civilization).
3. Keberadaan Indonesia sebagai Negara Demokrasi berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang memiliki corak kehidupan beragama yang ramah, damai, toleran dapat dijadikan sebagai modal diplomasi Indonesia kepada dunia, untuk menjadikan Indonesia sebagai sumber rujukan kelslaman yang damai dan menyenangkan, Sehingga mampu mengikis dan meminimalisir berkembangnya Islamphobia. Serta pada saatnya, Indonesia harus mampu menjadi konsolidator dan komunikator bagi solidaritas umat Islam dan Negara-Negara Muslim di seluruh Dunia.
4. Menjaga dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dengan menjaga kedaulatan nasional di segala bidang, dari kedaulatan territorial, Kedaulatan pangan dan energi, kedaulatan mata uang, kedaulatan digital, kedaulatan politik hukum dan keamanan, kedaulatan angkasa serta kedaulatan di berbagai hal lainnya adalah prioritas kerja-kerja yang harus dipercepat oleh pemerintah dan harus melibatkan secara aktif peran seluruh stakeholders bangsa.
Baca juga :
Hari Pertama Ramdhan, Bupati Wajo Kunjungi Pasar Kuliner Ramadhan
Perkumpulan Perpajakan Indonesia Mendeklarasikan “Indonesia Tax Watch”
5. Membendung dan melawan segala bentuk infiltrasi, rekayasa dan pemaksaan kehendak dari berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri, yang nyata-nyata merugikan kepentingan nasional di segala bidang terutama dibidang ekonomi, Kesehatan, politik hukum dan keamanan. Negara tidak Boleh Kalah dari siapapun. Demikian halnya, berbagai upaya untuk meluruskan Kembali arah dan prioritas kebijakan yang bertentangan dengan cita cita kemerdekaan Indonesia harus disegerakan, tentu dengan tetap mengedepankan kesantunan bangsa Yang ramah dan berdaulat.
6. Mengokohkan Ideologi Pancasila kedalam kehidupan masyarakat Indonesia serta Menyebarluasakan Ideologi Pancasila dan Mengekspor Ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia. Agar Pancasila membumi di Indonesia dan gaungnya serta pemahamannya bisa di terima atau bahkan dapat di replikasi bangsa – bangsa lain. Agar Indonesia mampu secara nyata berkontribusi bagi perdamaian dunia dan keadilan sosial.
7. Bapak Ibu sekalian, Kini saatnya kita segerakan Konsolidasi Nasional dan kita teguhkan kembali Konsensus Kebangsaan untuk merajut kesatuan dan persatuan bangsa. Serta saatnya kita tingkatkan kewaspadaan dari segala bentuk Ancaman, Tantangan, Gangguan dan Hambatan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Segala Upaya rekayasa social, ekonomi, politik, hukum, keamanan, kebudayaan, Kesehatan dan Pendidikan, mendesak untuk dilakukan, agar stabilitas nasional dapat terjaga, sekaligus seluruh daya upaya yang mencoba merongrong kedaulatan nasional dapat di hentikan.
8. Seluruh kekuatan umat, para tokoh dan pemimpin agama, serta organisasi organisasi Islam Indonesia, harus segera bergerak untuk menjadi garda depan perubahan dan perbaikan negeri. Perubahan dan perbaikan negeri harus dipimpin dan diarahkan agar terkendali. Ormas-Ormas Islam Harus Berdaulat, memimpin, bukan hanya menjadi pelengkap penderita dan objek mainan oligarki dan global driver yang gridi (rakus). Ormas – Ormas Islam harus mampu menjadi leader bukan hanya dealer. Tentu hal ini hanya bisa dilakukan bila seluruh kekuatan umat, tokoh dan pemimpin agama dan ormas ormas Islam Bersatu padu, berjamaah dalam Gerakan dan menanggalkan Segala perbedaan yang memicu perpecahan. Kita Harus bangkit, Bersatu dan bergerak bersama dalam satu visi “Indonesia yang Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofur”. Selaras dengan Tujuan Magoshidussyariah dan Spirit Rohmatan Lilalamiin.
9. Keadilan harus ditegakkan seadil-adilnya. Korupsi harus diberantas seakar – akarnya. Praktek Monopoli dan Oligarki harus segera diakhiri. Tak boleh ada lagi “Penyelenggara Negara” yang menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan membangun eksistensi apalagi hanya demi sebuah posisi atau kenikmatan pribadi dan kejahatan tersindikasi. Penyelenggara Negara harus rela mengabdi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Ibu pertiwi, bukan mengeksploitasi dan mengakuisisi jejaring dan sumberdaya negeri untuk pribadi dan kejahatan tersindikasi. Kepercayaan Rakyat harus dipulihkan dengan melakukan Transparansi secara Presisi. Keadilan tidak boleh kalah oleh apapun dan oleh Siapapun. Justice for All (Keadilan untuk Semuanya).
