Sosialisasi Implementasi Kantor Elektronik, Kepala BPN Kota Depok Ungkap Modus Kejahatan Pertanahan

Depok, MRN – Penerbitan sertifikat baru terkadang menjadi pintu masuk kejahatan dalam bidang pertanahan. Modus seperti itu sudah beberapa kali terjadi dan terdeteksi oleh Kantor Pertanahan Kota Depok khususnya Kementerian ATR/BPN.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Penegasan ini disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok Indra Gunawan saat menjadi pembicara dalam sosialisasi implementasi Kantor Elektronik dengan melibatkan seluruh PPAT dan PPATS se-Kota Depok, di The Hotel Margo, Rabu 26 Juni 2024.

“Beberapa kasus dengan modus baru salah satunya dengan menggadaikan sertifikat. Lalu beralasan hilang, dan meminta sertifikat pengganti,” ungkap Indra Gunawan.

Baca juga Yayasan Amanah Maharani Melaunching RA Amanah Maharani



Setelah, 10 tahun berikutnya, terungkap bahwa sertifikat tersebut digadaikan, sehingga muncul sengketa dan menjadi perkara di ranah pengadilan.

Fakta ini, lanjut Indra, muncul disebabkan banyak faktor, salah satunya tidak tercatat dengan rapi dalam data base elektronik. Masyarakat dan pihak terkait tidak bisa memantau langsung posisi tanah yang dimiliki.

Kondisi ini diperparah dengan perilaku oknum mafia tanah yang mampu memainkan pola kejahatan dengan risiko-risiko tinggi. Sehingga memunculkan korban terutama masyarakat pemegang hak atas tanah lantaran awam dan minim pengetahuan.

Baca juga Ramdan Kades Cipetir Hadiri Launching RA Amanah Maharani



Hal-hal demikianlah kata Indra Gunawan, yang menjadi alasan atau landasan setiap Kantor Pertanahan Kota Depok merealisasikan pelayanan elektronik.

Tujuannya, tentu menciptakan pelayanan cepat, akurat, dan meminimalisir kejahatan pertanahan termasuk sengketa konflik pertanahan di berbagai daerah.

Sosialisasi
Sosialisasi Implementasi Kantor Elektronik, Kepala BPN Kota Depok Ungkap Modus Kejahatan Pertanahan

Kantor Pertanahan Kota Depok menyadari pentingnya penyesuaian kultur secara bertahap. Sosialisasi dan edukasi yang masif diperlukan. Namun, langkah pemerintah ini telah dipikirkan dengan matang mengenai dampak dan manfaatnya,” ungkap Indra Gunawan.

Selain layanan digital, di masa depan, pihak notaris, PPAT, dan stakeholder terkait akan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan di era digital.

Contoh penggunaan materai digital belum terjadi saat ini, namun hal ini akan menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Kita harus menyesuaikan diri, bukan sebaliknya,” ujar Indra Gunawan.

Baca juga Pelayanan BPN Kota Depok Bikin Kagum Aktor Fendy Pradana



Konsep pelayanan elektronik ini juga tidak lepas dari tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan yang beradaptasi dengan teknologi digital.

Alasan-alasannya adalah rentang waktu yang relatif cepat, situasi, dan kondisi. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan, PPAT, dan notaris harus bijak dalam menyesuaikan arah kebijakan yang berlaku.

Selain itu, Indra Gunawan menyambung bahwa Kantor Pertanahan Kota Depok kini menjadi kantor pelayanan prioritas yang telah diluncurkan oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Bandung beberapa pekan yang lalu.

Baca juga Keajaiban Liburan Sekolah Hadir Di Ancol Taman Impian

“Sebanyak 11 Kantor Pertanahan di Jawa Barat telah dideklarasikan sebagai kantor elektronik, termasuk Kantor Pertanahan Kota Depok yang sedang melaksanakan program Kota Lengkap,” jelas Indra.

Lalu, apa manfaatnya? Semua manfaat tercatat dan terdeteksi dalam database, mulai dari pendaftaran tanah, baik secara fisik maupun yuridis.

Oleh karena itu, masyarakat Kota Depok tidak perlu ragu dengan penerapan layanan elektronik yang akan menjadi kebiasaan baru.

Di tengah pemaparannya, Indra juga menceritakan tentang kunjungan Menteri AHY ke Kecamatan Tapos belum lama ini.





“Pak Menteri melihat langsung kami bekerja di lapangan, Pak menteri ingin memastikan bahwa hal terkecil dari pemasangan patok dan pemotretan udara dilakukan dengan benar dan dapat dipahami oleh masyarakat,” terang Indra.

Kabar baiknya, dari 11 kecamatan di Kota Depok, 30 kelurahan sudah dilakukan pemotretan udara, di antaranya Kecamatan Tapos dan Cipayung yang sudah keseluruhan selesai.

Bidang-bidang tanah yang belum duduk dalam data base, saat ini tengah dikerjakan, disempurnakan.

“Semua masih berjalan, kalau sudah menjadi kota lengkap, maka pelayanan harusnya tidak ada lagi hambatan, itu menjadi garansi dan sudah ditunggu publik,” tegas Indra.

Baca juga Band Utama Batal Manggung Penonton Marah Hingga Bakar Panggung konser Di tanggerang



“Kalau saat ini dilakukan secara serentak. Maka jelas saja effortnya luar biasa tinggi. Pekerjaannya bertambah, tanggung jawab bertambah, sementara pendapatan harus diselaraskan. Karena ini tugas negara, ya harus kita jalankan sesuai dengan koridor dan ketentuan berlaku,” jelas Indra.

Sebelum menutup penjelasannya, Indra kembali meyakinkan para notaris, PPAT se-Kota Depok bahwa adanya perubahan kultur tersebut bukan hambatan hanya penyesuaian.

“PPAT dan notaris harus pula menjelaskan perubahan yang terjadi. Perubahan yang paling terkecil sekalipun harus dijelaskan. Misal saja, kalau dulu sertifikatnya warna hijau dan berlembar-lembar, kini hanya menerima satu lembar saja berwarna putih,” terangnya.

“Stok yang hijau mungkin sisanya tinggal seribu, karena kita sudah melayani digital dengan nomor seri yang telah Teregistrasi karena adanya pelayanan secara elektronik,” jelasnya.

Baca juga Pelayanan BPN Kota Depok Bikin Kagum Aktor Fendy Pradana



Sekarang menumpuk permintaan validasi terkait perubahan yang terjadi dari pelayanan manual ke elektronik.

“Kami mengerti sekali kondisi yang terjadi pada rekan-rekan PPAT, notaris. Kami berjanji akan melakukan akselerasi secepat mungkin dalam transisi ini,” kata Indra Gunawan.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Termasuk, Petunjuk Teknis No. 3 Tahun 2024, Tata Cara Penerbitan Sertifikat Elektronik.

Serta dilandaskan pada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 285/SK-OT.01/III/2024 Tentang Penunjukan Kantor Pertanahan Prioritas dalam Program Kabupaten/Kota Lengkap Penerbitan Dokumen Elektronik dan Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024.



(Christin)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *