Mediarilisnusantara.Com – Dalam peristiwa yang mengejutkan, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan pencabutan status darurat militer pada dini hari Rabu setelah hanya beberapa jam memaksakannya. Yoon mengakui permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat tersebut.
“Beberapa saat yang lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat, dan kami telah menarik militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer,” kata Yoon dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi, seperti dilaporkan oleh AFP.
Baca juga Indonesia Pesan Peralatan Pertanian untuk Swasembada Pangan
Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer dalam upaya untuk melindungi negara dari aktivitas anti-negara yang menurutnya mengancam stabilitas nasional. Namun, keputusan ini menghadapi tentangan hebat dari berbagai pihak, termasuk partai oposisi dan masyarakat luas. Partai Demokrat, yang memegang mayoritas di parlemen, dengan cepat menolak deklarasi tersebut, menyatakan bahwa langkah Yoon tidak sah dan ilegal.
Ketegangan politik semakin memanas ketika pasukan militer mencoba memasuki gedung parlemen, tapi mereka dihalangi oleh anggota parlemen dan staf dengan menggunakan alat pemadam kebakaran. Demonstran juga berkumpul di luar gedung, memprotes keputusan presiden. “Tank, kendaraan lapis baja, dan tentara bersenjata akan segera menguasai negara,” kata Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat, mendesak masyarakat untuk menentang deklarasi darurat militer.
Reaksi internasional juga berkembang dengan cepat. Amerika Serikat, sekutu utama Korea Selatan, menyatakan keprihatinan atas perkembangan ini, namun menyatakan lega setelah Yoon memutuskan untuk mencabut darurat militer. “Kami merasa lega setelah Presiden Yoon mengatakan akan mencabut darurat militer,” ujar juru bicara Gedung Putih, seperti dikutip dari Kompas.com.
Para pekerja yang tergabung dalam serikat buruh juga melakukan aksi mogok untuk menekan Yoon agar mengundurkan diri. “Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol,” kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, dilaporkan oleh Yonhap.
Keputusan Yoon untuk mencabut darurat militer terjadi setelah parlemen meloloskan resolusi dengan suara bulat untuk menolak deklarasi tersebut, menunjukkan kekuatan demokrasi di negeri tersebut. “Saya akan menarik pasukan militer dan mencabut darurat militer melalui rapat Kabinet,” ujar Yoon dalam pidatonya, menunjukkan bahwa ia menghormati keputusan parlemen.
Baca juga Mangrove Project – Untuk Satu Bumi, 2500 Tanam Bibit Mangrove Pada 5 Provinsi di Indonesia
Situasi ini menggambarkan dinamika kompleks antara eksekutif dan legislatif di Korea Selatan, di mana ketegangan politik dapat cepat berubah menjadi konflik yang terbuka. Namun, pencabutan darurat militer menunjukkan bahwa sistem demokrasi Korea Selatan masih berfungsi, dengan parlemen yang sanggup menghadapi tindakan eksekutif yang dianggap melampaui batas.
Yoon Suk Yeol, yang menjabat sebagai presiden sejak Mei 2022, telah menghadapi berbagai tantangan politik termasuk penurunan popularitas dan skandal yang melibatkan istrinya. Pencabutan darurat militer bisa menjadi upaya untuk menenangkan situasi politik yang semakin memanas, meski demikian, langkah-langkah selanjutnya dari Yoon dan tanggapan parlemen akan menjadi perhatian dunia.
Sumber: AFP, Kompas.com, Yonhap
(Ken)
