Jakarta, mediarilisnusantara.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kementeriannya tidak memiliki program khusus untuk 100 hari kerja.
Dalam rapat perdana di DPR, Pigai menyatakan, “Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun.” Pernyataan ini menjadi sorotan karena banyak menteri sebelumnya yang biasanya memiliki rencana kerja jangka pendek.
Pigai menjelaskan bahwa fokus utama kementeriannya adalah pada pemantapan struktur dan sistem yang ada. Ia ingin memastikan bahwa Kementerian HAM dapat berfungsi dengan baik dalam jangka panjang, bukan hanya dalam periode singkat.
“Kami ingin membangun fondasi yang kuat untuk penegakan HAM di Indonesia,” tambahnya.
Baca Juga: Retreat Di Akmil: Prabowo Tunjukkan Komitmen Melalui Biaya Pribadi
Dengan pendekatan ini, Pigai berharap dapat menciptakan perubahan yang lebih signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia di tanah air.Dalam konteks pengembangan anggaran, Pigai juga mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun.
Ia berargumen bahwa pembangunan HAM mencakup banyak aspek, baik fisik maupun nonfisik, seperti pembuatan regulasi dan perlindungan warga negara.
Baca Juga: Kementerian Pendidikan Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Guru Dalam 100 Hari Kerja
Namun, permintaan ini mendapat tanggapan skeptis dari anggota DPR yang menilai bahwa anggaran tersebut tidak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menekankan bahwa anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan dan setiap kenaikan anggaran di satu kementerian akan mengurangi alokasi bagi kementerian lain.
“Peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas,” ujarnya.
Baca Juga: Ahmad HM Ali: Membangun Sulawesi Tengah Melalui Infrastruktur Dan Dukungan Pusat
Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan keinginan Pigai untuk memperkuat kementeriannya. Pigai juga menanggapi kritik mengenai ketidakjelasan program 100 hari dengan menekankan pentingnya visi jangka panjang. Ia berkomitmen untuk bekerja keras dalam membangun sistem yang dapat mendukung penegakan HAM secara efektif di Indonesia.
“Kami akan fokus pada hal-hal yang mendasar dan berkelanjutan,” katanya. Sebagai mantan Komisioner Komnas HAM, Pigai memiliki pengalaman di bidang ini dan merasa yakin bisa membawa perubahan positif.
Baca Juga: Presiden Prabowo Bangga Enam Peraih Adhi Makayasa Duduki Posisi Strategis Di Kabinet
Ia menyatakan bahwa meskipun tidak memiliki program 100 hari, ia tetap optimis akan ada kemajuan signifikan dalam waktu dekat.
“Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran,” tegasnya.
Dengan pernyataan-pernyataan tersebut, Natalius Pigai berusaha menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu hak asasi manusia di Indonesia. Ia berharap dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat serta pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di tanah air.
Baca Juga: Cagub Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung Canangkan Program Sarapan Gratis Untuk Siswa
Kementerian HAM di bawah kepemimpinan Pigai kini menghadapi tantangan besar, termasuk bagaimana mengelola anggaran secara efisien sambil tetap berfokus pada tujuan jangka panjang.
Masyarakat dan berbagai pihak pun menantikan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh kementerian ini dalam waktu dekat untuk memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi di seluruh Indonesia.
(Tea)