JAKARTA, mediarilisnusantara.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Prasetyo Boeditjahjono, mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait jalur kereta api Besitang-Langsa. Sebelum ditangkap, Prasetyo sering tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan.
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa Prasetyo telah beberapa kali dipanggil sebagai saksi namun tidak mengindahkan panggilan tersebut. Penangkapan terjadi di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat, saat Prasetyo bersama keluarganya, setelah tiga minggu pengawasan oleh penyidik.
Baca Juga: Mencari Pengawal Ideal: Kriteria Panglima TNI Untuk Keamanan Presiden
Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menegaskan bahwa penangkapan ini bukanlah tindakan mendadak, melainkan langkah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Saat ini, Prasetyo ditahan di rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari.
Proyek jalur KA Trans Sumatera Railways, termasuk jalur Besitang-Langsa, memiliki anggaran pembangunan sebesar Rp1,3 triliun yang bersumber dari SBSN. Dalam pelaksanaannya, Prasetyo diduga memerintahkan pemecahan pekerjaan konstruksi menjadi 11 paket dan mengarahkan NSS untuk memenangkan 8 perusahaan dalam tender.
Namun, proses lelang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pengadaan yang disetujui dan metode penilaian kualifikasi bertentangan dengan aturan. Akibatnya, jalur kereta mengalami amblas dan tidak dapat digunakan.
Qohar menjelaskan bahwa konsultan pengawas secara sengaja memindahkan jalur pembangunan dari dokumen desain yang ada, menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp1,1 triliun. Tindakan ini menunjukkan pelanggaran serius dalam pengelolaan proyek infrastruktur.
Baca Juga: Jet Pribadi Kaesang Ke AS: KPK Tegaskan Bukan Gratifikasi
Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam pengawasan proyek pemerintah dan pentingnya akuntabilitas bagi pejabat publik. Kejagung berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap dugaan korupsi dengan bukti yang cukup.
(Tea)
