JAKARTA, MRN – Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pemuda Republik Indonesia (DPP GMPRI) periode 2023 – 2028 di tanggal 28 Oktober merupakan sejarah bagi para Pengurus DPP GMPRI kedepan.
Kali ini, DPP GMPRI melantik ratusan pengurus yang didominasi para pemuda dan mahasiswa, bahkan aktivis dari berbagai elemen organisasi kepemudaan dan mahasiswaan menjadi bagain dari kepengurusan DPP GMPRI. Ketua Umum GMPRI Raja Agung Nusantara mengatakan kehadiran teman-teman disini dari semua utusan-utusan Pimpinan Daerah se-Indonesia untuk masuk menjadi pengurus DPP GMPRI.
” Artinya apa pengurus DPD dan pengurus DPP punya tanggung jawab besar untuk membuat GMPRI semakin besar. Dengan perjuangan dan semangat pikiran-pikiran untuk berkontribusi besar kepada bangsa ini, itu yang harus perjuangan”, kata Raja saat memberikan sambutan dalam kegiatan Pelantikan DPP GMPRI di Hotel Sofyan Jakarta, Sabtu (28/10/23).
Menurutnya, momentum pemilu dan politik tahun 2024 kali ini menentukan masa depan Indonesia. Maka kita gelar tidak hanya pelantikan juga kita deklarasikan Pemilu Damai Untuk menjaga stabilitas Indonesia.
” Jangan sampai ada yang golput dan tidak memilih. Jangan sampai bentrok maka kita sebagai GMPRI harus menjaga bumi ini. Tugas GMPRI adalah untuk menjaga keutuhan NKRI”, ujarnya. “Kalau ada yang menawarkan hal-hal tidak benar itu oknum. Polri adalah institusi yang sangat suci yang diperjuangkan oleh Founding Father kita. Maka dengan kehadiran Polri menjaga stabilitas negara ini”, tegasnya.
Baca juga Ganjar Mahfud Jalan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045
“GMPRI juga harus kritis ketika ada Oknum – Oknum pejabat negara Yang Zolim terhadap Rakyat Indonesia dan Menyalahkan Wewenangnya Maka GMPRI harus bersuara akan tetapi ketiga Pejabat Negara dan Pemimpin Negara Berjuang dan Mengabdi untuk Kepentingan Negara dan Rakyat Indonesia Maka GMPRI akan Membela dan Menjaga Jiwa dan Raganya serta GMPRI Harus Memberikan Apresiasi yang setinggi – tingginya.
Setiap pengurus GMPRI harus berani untuk berdemonstrasi kalau pejabat negara tidak berpihak kepada rakyat. Jika pejabat berbuat baik kepada rakyat maka kita dukung, ” Pungkasnya.
(Adi)
