CATATAN PRSSNI TENTANG REVISI UNDANG UNDANG PENYIARAN

Jakarta,MRN – UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran memang sudah saatnya di revisi, karena UU yang ditetapkan 22 tahun lalu tersebut sudah bagaikan dinosaurus di tengah revolusi lansekap dunia penyiaran, deskripsi digital dan perubahan perilaku konsumsi media di tanah air.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Namun demikian, bukan berarti revisi yang sedang dilakukan tidak perlu dikritisi. Beberapa hal yang yang menurut Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
PRSSNI perlu di take out dari draft revisi UU Penyiaran adalah beberapa hal berikut:

Baca juga Tentang Korupsi Dana Hibah BUMN Oleh Oknum Pengurus PWI, Ini Kronologi Lengkapnya



1.Pasal dan ayat yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigatif, karena hal ini bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers dan UU No. 40/1999 tentang PERS. Selain Itu melarang lembaga penyiaran untuk melakukan dan menayangkan karya jurnalistik investigatif adalah bentuk diskriminasi.

2. Pasal dan ayat yang membolehkan Komisi Penyiaran Indonesia menyelesaikan sengketa jurnalistik yang terjadi di lembaga penyiaran, karena hal ini sudah di atur dalam UU No. 40/1999 tentang PERS.

3. Pasal 30 E ayat 2 dan 4 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran radio harus melaksanakan AnalogSwiltich Off pada tahun 2028, karena bertentangan dengan Pasal 30 E ayat 1, ayat 2, ayat 5 dan ayat 6 yangbunyinya sebagai benkut:
Pasal 30 E Ayat 1: Digitalisasi lembaga penyiaran radio dilakukan secara alamiah dan Terencana Pasal 30 E Ayat 2: Yang dimaksud dengan alamiah dan terencana adalah dilaksanakan melalui teknologi analog dan digital secara Bersamaan Pasal 30 E Ayat 5: Pilihan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh masyarakat dalam lembaga penyiaran radio
Pasal 30 E Ayat 6: Pilihan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan dengan memperhatikan jaminan kemampuan keberlangsungan usaha lembaga jasa penyiaran radio.

4. Pasal dan ayat yang mengharuskan lembaga penyiaran radio untuk menggunakan teknologi digital terestrial,karena radio digital terestrial terbukti gagal dibelahan dunia manapun semenjak lembaga penyiaran dapat mendistribusikan program siaran melalui internet, dimana masyarakat dapat menikmati program siaran radio melalui smartphone tampa harus membeli alat baru untuk mendengarkan siaran radio digital terestrial.



Baca juga WNA Rusia Dan Ukraina Buat Lab Narkoba Rahasia Di Bali, Ditangkap

Menurut PRSSNI teknologi radio digital terestrial adalah pilihan, bukan keharusan, Selain mengkritisi 4 hal di atas, PRSSNI juga mengusulkan agar anggota KPI tidak lagi dipilih oleh DPR.

Sebaiknya Dibentuk Panitia Seleksi pemilihan anggota KPI yang terdiri dari unsur:

  • Pemerintah
  • Asosiasi Lembaga Penyiaran
  • Asosiasi Praktisi Penyiaran
  • Perwakilan Masyarakat

Dengan demikian diharapkan dapat terbentuk KPI yang kapabel, profesional dan independen.

(Redaksi/rudi)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *