BPH Migas Percepat Program BBM Satu Harga untuk keadilan

Jakarta,MRN – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga Tahun 2023-2024 untuk Wilayah Maluku dan Papua, di Ambon, Maluku, Kamis (5/10/2023). BBM Satu Harga merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!


Dalam kesempatan ini, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala BPH Migas kepada 36 Bupati perihal percepatan pembangunan penyalur BBM 1 Harga Lebih lanjut dirinya juga menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memfasilitasi percepatan pembangunan penyalur BBM Satu Harga di beberapa lokasi.

“Dalam mempercepat pembangunan penyalur BBM Satu Harga ini pemerintah daerah turut serta memecahkan permasalahan dan mencari solusi yang tepat dan bijak serta ada tata waktu yang disepakati bersama dalam merencanakan percepatan tersebut.” Tuturnya.

Tenaga Ahli Menteri Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono menjelaskan, Program BBM Satu Harga memiliki target sebanyak 89 penyalur di tahun 2023 dan 71 penyalur di tahun 2024, dan sesuai arahan Menteri ESDM untuk dilakukan percepatan pembangunan BBM Satu Harga di tahun 2023.

“Pembangunan penyalur BBM Satu Harga memerlukan dukungan para pihak, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha,” ucap Mulyono .

Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Tenggara Nicodemus Ubro menyampaikan untuk wilayah Kei Besar Selatan Barat dan Kei Besar Utara Timur sudah ada calon mitra dan surat rekomendasi Bupati, selanjutnya akan diarahkan kepada calon mitra untuk memulai pengajuan persyaratan dan perizinan.

Baca juga BMKG Menggandeng Radio Sebarkan Peringatan Di Wilayah 3T

Sedangkan, Kepala Bagian Perekonomian & SDA Maluku Barat Daya Imanuel J Maupala menyampaikan, untuk Kecamatan Masela dan Kecamatan Mdona Hiera belum ada calon mitra mengingat ada kendala pada akses jalan, sarana fasilitas listrik, dan transportasi darat yang minim.



Tampak hadir dalam pertemuan Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Maluku Said Latupono, Plt. Sekda Lanny Jaya Tendien Wenda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kepulauan Sula Abdi Umagapi, perwakilan Ditjen Migas Kementerian ESDM, Pertamina, dan Pertamina Patra Niaga.

(Redaksi)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *