Achmad Baidowi mengusulkan Agar Tetap di Jakarta, Tak Ikut Pemerintah Pindah ke IKN

Jakarta,MRN – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi saat rapat kerja antara DPR dan Pemerintah tentang daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU DKJ mengusulkan agar Jakarta menjadi ibu kota legislasi.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Usulan itu berarti Ini DPR tidak ikut bersama pemerintah untuk pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Merespons permintaan Achmad Baidowi yang juga merupakan pimpinan sidang di Baleg saat itu, pemerintah yang diwakili Sekertaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menolak usulan tersebut. Ia menekankan kedudukan lembaga negara tidak hanya bisa pemerintah atau eksekutif di IKN, melainkan harus termasuk DPR sebagai bagian dari lembaga legislatif.

“Tentunya dengan tetap menghormati pendapat kawan-kawan, namun izinkan pemerintah berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut pemerintah jangan biarkan kami saja yang di sana, kita harus bersama pimpinan dalam konteks negara kesatuan,” ucap Suhajar.

Achmad Baidowi yang akrab disapa Awiek lalu menimpali bahwa usulan ini juga sudah disepakati oleh dewan perwakilan daerah atau DPD sebagai bagian dari bentuk kongkrit kekhususan Jakarta setelah tak lagi menyandang gelar Daerah Khusus Ibukota atau DKI ketika RUU DKJ sah menjadi UU. Namun, lagi-lagi Suhajar menolak persetujuan.

Baca juga Hasil Final All England 2024 Indonesia Tsunami Trophy



“Pemerintah tetap berkeinginan bahwa kita akan pindah penuh semua ke sana, memang konsepnya bertahap pimpinan,” ucap Suhajar. Awiek pun menimpali dengan mengatakan, “tahapnya enggak tahu sampai kapan,” tutur Awiek.

Awiek pun mengungkapkan, berkaca dari roda pemerintahan negara lain, banyak yang akhirnya menetapkan ibu kotanya tidak hanya satu, seperti Afrika Selatan. Sebagaimana diketahui, Afrika Selatan memiliki tiga ibu kota, yakni cabang pemerintahan eksekutif berada di Pretoria, yudikatif berada di Bloemfontein, dan legislatif berada di Cape Town.

Ia pun kembali mengusulkan pemerintah supaya sepakat memasuki rumusan itu, sambil menekankan paling tidak pemerintah sepakat menambahkan kata “dapat” dalam rumusan terkait pasal baru di RUU DKJ tentang itu, sebagaimana telah disepakati dalam DIM 572.

DIM 572 yang sudah disepakati pemerintah sendiri berbunyi: Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga Negara, lembaga dan organisasi lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkedudukan di Ibu Kota Negara, masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara.

Rapat kembali dibuka sekitar pukul 19.30 WIB. Pembahasan mengenai ibu kota legislasi lanjut dibahas namun disepakati bahwa DPR tetap pindah ke IKN.

Baca juga Ginting Vs Jojo Jadikan Indonesia Satu Gelar Juara Di All England 2024



“Jadi usulan itu tidak tertuang akhirnya dalam RUU DKJ,” kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi,

Secara terpisah, Anggota Baleg DPR Guspardi Gaus menambahkan, tidak masuknya usulan DKJ sebagai ibu kota khusus legislasi lantaran kekhususan yang ditetapkan dalam RUU DKJ ada pada pembentukan Jakarta sebagai kota global khusus ekonomi.

“Jadi DKJ bukan ibu kota legislasi, kekhususannya dalam bidang kota global, ekonomi, perdagangan, industri, jasa, dan lainnya,” tutur Guspardi.

(Redaksi)


Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *